Sabtu, 12 Juli 2014

Tugas Akuntansi Internasional (Australia)


TUGAS AKUNTANSI INTERNASIONAL (AUSTRALIA)

Disusun Oleh :

Akhmad Tirtayasa P. NPM 20210476
Hanggar Hardiyudha NPM 29210265
Hary Novriadi          NPM 23210172
Nur Muhamad Rezki NPM 25210138
Stefanus Agung Nugroho NPM 26210680


BAB I

PENDAHULUAN

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi serta informasi lainnya mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Banyaknya perusahaan yang melakukan operasi bisnis di luar batas negaranya, menunjukkan arah perkembangan operasi bisnis yang bersifat global. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Deloitte Touche Tohmatsu Internasional pada tahun 1992, terhadap 400 perusahaan skala menengah di dua puluh negara maju yang melakukan bisnis di pasar internasional (Iqbal, et al., 1997 dalam Arja Sadjiarto, 1999). Galobalisasi juga nampak dengan semakin banyaknya kerjasama komunitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Kerjasama tersebut diantaranya North American Free Trade Agreement (NAFTA), ASEAN Federation of Accountants(AFA),  Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), World Trade Organization (WTO), dan International Organization of Securities Commissions (IOSOC). Globalisasi membawa implikasi bahwa hal-hal yang dahulunya merupakan kewenagan dan tanggungjawab tiap negara, akan dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian pula dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi suatu negara (Arja Sadjiarto, 1999). Standar akuntansi memberikan gambaran yang jelas dan konsisten kepada pemegang saham, membuat laporan perusahaan lebih dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan.



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Akuntansi Australia

1086:               William Sang Penakluk Mengumumkan Kitab Domesday, yang berisi catatan dari apa adalah karena raja dan penguasa-nya secara rinci sedemikian rupa sehingga menentang sanggahan. William dilembagakan feodalisme di Inggris setelah mengalahkan Inggris Raja Harold, dan sistem yang diperlukan catatan lebih menjaga.

1225 :              Hakim kepala Milan membuat rekening penuh barang dilakukan pada kapal. Republik Italia awal telah lulus hukum yang membutuhkan publik yang ahli Taurat melacak barang dagangan.

1374 :              Penyair Geoffrey Chaucer bekerja sebagai pengawas keuangan adat di pelabuhanLondon. Chaucer Canterbury Tales termasuk pedagang membual dan Reeve yang “auditor tidak pernah bisa menang terus.” Dengan penutupan Tengah Abad, perdagangan begitu berkembang bahwa transaksi kredit telah menjadi luas, dan pencatatan (dan penjaga catatan) perlu lebih tepat.

1494 :              Italia biarawan Luca Pacioli de resmi memperkenalkan “double entry” pembukuan dalam bukunya Summa de Arithmetica, kompendium yang matematika pengetahuan. Pacioli mendasarkan karyanya pada prosedur yang umumnya digunakan di Genoa, Florence, Milan dan Venice sejak sekitar

1350 :              Pembukuan berpasangan yang membuat lebih mudah bagi mereka untuk mendeteksi kesalahan dan memberikan gambaran yang lebih lengkap dari kegiatan usaha-neraca yang bersama dengan laporan laba rugi.

1553 :              James Peele menulis apa yang mungkin adalah teks Inggris lebih dulu asli pada pembukuan.

1581 :              Para Collegio dei Raxonati menjadi masyarakat pertama di dunia akuntan. Dengan 1669, tidak ada yang akan diijinkan untuk berlatih di Venice tanpa menjadi anggota kampus.

1600 :              East India Company. Perusahaan perdagangan memperkenalkan investasi modal dan Pembagian dividen, menciptakan kebutuhan besar untuk akuntabilitas kepada investor.

1651 :              Johnannes Dyckman bergerak sebagai pemegang buku untuk New Amsterdambawah Gubernur Peter Stuyvesant. Dyckman akan diganti satu tahun kemudian karena tidak benar diberikan account. Usaha akuntansi memiliki sudah mulai tumbuh di Amerika.

1775-1783 :     Revolusi Amerika tidak langsung menyebabkan pertumbuhan akuntansi diInggris sebagai kreditur menunjuk akuntan sebagai wali selama ledakan yang mengalami kebangkrutan.  Pada 1793, perusahaan perbankan lebih dari 20 di Inggris dan Skotlandia gagal, dan akuntan turun tangan untuk menyelesaikan urusan mereka.

1789 :              Pemerintah AS menciptakan Departemen Keuangan, termasuk pengawas keuangan dan auditor. Benjamin Franklin mendesak pengusaha untuk memiliki pelatihan dan fasilitas di “accompts.” diterima Franklin uang sebagai muda pria menjaga pembukuan, dan digunakan keterampilan kemudian untuk menciptakan layanan pos. Thomas Jefferson dua teks pembukuan antara pertama buku di Perpustakaan Kongres.

1841-1850 :     Memperluas imperium kereta api mempekerjakan akuntan sebagai auditor independen manajemen.

1850 :              Ada 264 “accomptants” yang tercantum dalam direktori dari London profesional. Pada tahun 1799, hanya ada 11; pada tahun 1840, ada 107.

1854 :              Skotlandia secara resmi mengakui profesi di bawah penunjukan “Akuntan sewaan.”

1880 :              Inggris secara resmi mengakui “akuntan”, ketika Institute of Chartered Accountants di Inggris & Wales didirikan oleh Royal Charter Mei 1880 menyusul datang bersama enam local masyarakat akuntan di London, Liverpool, Manchester dan Sheffield.Lembaga menerima Piagam Tambahan tahun 1948. Sebagai Chartered tubuh, Institut beroperasi terutama untuk kepentingan umum dan untuk yang anggota yang ada lebih dari 124.000.

1887 :               Organisasi akuntansi pertama di Amerika Serikat didirikan.

1896 :              Negara bagian New York secara resmi mengakui profesi di bawah lisensibersertifikat akuntan publik.

1897 :              New York State Masyarakat Akuntan Publik ini disusun pada tanggal 28 Januari. Negara bagian lain cepat mengikuti. Charles Haskins Waldo adalah terpilih sebagai presiden pertama NYSSCPA tersebut. Haskins sudah adalah yang pertama presiden dari Dewan Penguji Negara Akuntan Publik pada tahun 1896. Pada tahun 1900, ia menjadi dekan pertama dari Sekolah Universitas New York Perdagangan, Rekening dan Keuangan.

1895-1905 :      New York, Ontario dan Barat Perusahaan Kereta Api menjadi yang pertama kereta api di Amerika Serikat mengeluarkan laporan keuangan yang diaudit. SerikatStates Steel adalah perusahaan industri besar pertama untuk mengeluarkan diaudit melaporkan. Adil Life Assurance Masyarakat menjadi asuransi pertama perusahaan memiliki audit independen. Pintu air dibuka untuk bersertifikat akuntan publik. Sementara itu, universitas besar sepertiUniversity of Chicago dan Dartmouth mendirikan kursus akuntansi, meskipun perguruan tinggi bisnis telah diselenggarakan untuk mengajar pembukuan dan akuntansi keterampilan sejak pertengahan abad ke-19

1913 :              Berlakunya undang-undang pajak pendapatan AS menetapkan akuntan sebagaiutama profesi di arena ini. Pada saat yang sama, CPA manajemen keahlian ketapel profesi sebagai konsultan top di ruang rapat dan di lantai pabrik.

1928 :              The Institute of Chartered Accountants di Australia (ICAA) adalah merupakan oleh Royal Charter pada tahun 1928. Para ICAA sekarang beroperasi di bawah Tambahan Kerajaan Piagam (diubah dari waktu ke waktu) yang diberikan oleh Gubernur Jenderal atas nama Ratu Elizabeth II pada tanggal 23 Agustus 2000.

1931 :              Kasus Ultramares menetapkan prinsip bahwa auditor memiliki kewajiban kepada pihak ketiga mengandalkan laporan auditor. The American Institute of CPA menghilangkan kata “sertifikasi” dari laporan tersebut dan menggantikannya dengan “Diperiksa” untuk menekankan laporan itu pendapat, bukan jaminan.

1933 :              Academy of Motion Picture Seni dan Ilmu Pengetahuan memilih HargaWaterhouse untuk mengawasi pemungutan suara untuk penghargaan Oscar pada tahun 1933, dalam tanggapan terhadap kepercayaan bahwa penghargaan itu dicurangi. Itu Akademi mempublikasikan pertunangan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap Oscar.

1941 :              The US Securities and Exchange Commission mengharuskan laporan auditormenyatakan bahwa pemeriksaan dibuat sesuai dengan prinsip diterima standar akuntansi.

1952 :              Pada tahun 1952 Commonwealth Ikatan Akuntan (sebelumnya dikenal sebagaiyang tergabung Ikatan Akuntan, Victoria) dan Federal Ikatan Akuntan, yang didirikan di Victoria memutuskan untuk menggabungkan dan membentuk Society Australia Akuntan. Masyarakat Australia Akuntan berubah nama menjadi Society Australia Bersertifikat Akuntan Mempraktekkan pada tahun 1990 dan kemudian beberapa tahun kemudian berubah nya nama, lagi, untuk CPA Australia.

1965 :              Pada tahun 1965 ICAA dan CPA Australia didirikan sebuah Akuntansi Research Foundation. Pada tahun 1974 ini direorganisasi dan berganti nama menjadi Australia Akuntansi Research Foundation (“AARF”). Yayasan melakukan penelitian, memproduksi makalah diskusi, monograf dan panduan, dan mempersiapkan pengajuan kepada Pemerintah atas nama BPAAustralia dan ICAA. Dewan hidup tunggal dari AARF adalah Legislasi Review Board (setelah Australia Standar & Jaminan Dewan diasumsikan oleh Pelaporan Keuangan Pemerintah AustraliaCouncil) dan ketua sekarang adalah kita sendiri Richard Bobb.

1968 :              AS Kontinental Kasus Vending memperluas tanggung jawab auditor untuk memasukkan sanksi pidana karena telah melihat ke arah lain ketika mereka tidak seharusnya.

1973 :              Kesadaran masyarakat terhadap standar akuntansi yang berlaku umum menyebabkan pembentukan Keuangan Standar Akuntansi independen AS Dewan.

1973 :              Akuntansi Internasional Komite Standar (“IASC”) dibentuk pada pertemuan perdananya 29 Juni 1973 di London sebagai akibat dari perjanjian oleh badan akuntansi di Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris dan Irlandia danAmerika Serikat, dan negara-negara ini merupakan Dewan IASC pada saat itu waktu. Pada tanggal 1 April 2001, Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) diasumsikan akuntansi penetapan standar tanggung jawab dari perusahaan pendahulunya tubuh, IASC. Ini adalah puncak dari restrukturisasi berdasarkan rekomendasi dari Rekomendasi laporan Membentuk IASC untuk Masa Depan. IASB menerbitkan Standar dalam serangkaian pernyataan disebut Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Hal ini juga diadopsi tubuh Standar yang dikeluarkan oleh Dewan Akuntansi Internasional Komite Standar (IASC). Itu pernyataan terus ditunjuk “Akuntansi Internasional Standar “(IAS).

1977 :              Didirikan pada tahun 1977, Federasi Internasional Akuntan (IFAC) didirikan sebagai organisasi seluruh dunia untuk akuntansi yang profesi. IFAC terdiri dari 163 badan anggota di 119 negara, mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan publik yang bekerja di prakteknya, industri dan perdagangan, pemerintah, dan akademisi. IFAC yang misinya adalah untuk melayani kepentingan umum, dengan memperkuat seluruh dunia akuntansi profesi dan memberikan kontribusi pada pengembangan yang kuat internasional ekonomi dengan mengembangkan dan mempromosikan kepatuhan terhadap berkualitas tinggi standar profesional, memajukan internasional konvergensi standar tersebut dan berbicara tentang isu-isu kepentingan public mana keahlian profesi adalah yang paling relevan.

2000 :              Hukum Australia Reformasi Ekonomi Perusahaan Program Act 1999 membentuk dasar untuk pengaturan setting standar baru sebagai bagian dari Pemerintah Australia Perusahaan Hukum Program Ekonomi Reformasi. Undang-undang secara resmi menetapkan pengaturan baru datang ke berlaku tanggal 1 Januari 2000. Pengaturan kelembagaan untuk pengaturan standar akuntansi melibatkan Pelaporan Keuangan Dewan (FRC) dengan tanggung jawab pengawasan untuk Dewan Standar Akuntansi Australia (AASB), yang akan menangani standar pengaturan di sektor swasta dan publik dan memiliki sendiri penelitian dan staf administrasi. Ini menggantikan pengaturan di bawah AASB yang bekerja bersama-sama dengan Masyarakat profesi akuntansi yang Sektor Dewan Standar Akuntansi dan menggunakan layanan dari staf AARF tersebut.

2004 :              Hukum Australia Ekonomi Perusahaan Program Reformasi (Reformasi Audit & Pengungkapan Perusahaan) Act 2004 disediakan untuk pembentukan dibentuk kembali Audit dan Assurance Standards Board (“AUASB”) sebagai independen badan hukum. Sebagai audit nasional dan jaminan standar setter, yang AUASB memiliki peran penting dalam mengembangkan tinggi kualitas standar dan pedoman terkait untuk auditor dan penyedia lain jaminan layanan. Dewan ini sebelumnya diatur oleh AARF sampai dengan 1 Juli 2004.



2.2 Harmonisasi IFRS di Australia

Adopsi IFRS telah dilakukan di beberapa negara, di antaranya di Uni Eropa yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di bursa harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi sesuai IFRS (SG-007), sedang di Inggris standar yang menyerupai IFRS diperlukan untuk menghindari masalah tentang perusahaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar di bursa dan IFRS dianggap sebagai suatu tantangan, yang pada akhirnya menyambut baik IFRS untuk mengurangi perbedaan antara standar akuntansi di Inggris dan IFRS (Fearnley dan Hines, 2003). Australia adalah salah satu negara yang berpengaruh dalam pengembangan akuntansi internasional sejak konsep dari komite akuntansi internasional dikembangkan di Sidney tahun 1972.

Sebelum beralih ke penjelasan lebih lanjut, berikut ini adalah penjelasan dari singkatan-singkatan yang sering digunakan Australia dalam lembaga akuntansi internasional :

Keputusan untuk mengadopsi IFRS di Australia berawal dari diputuskannya mengadopsi IFRS mulai dari 1 januari 2005 yang merupakan keputusan pada tahun 2002. Seiring dengan jadwal European Union (EU) untuk pengadopsian IFRS. IFRS 2004 yang merupakan ‘platform stabil’ diadopsi.

Manfaat mengadopsi IFRS bagi Australia adalah :

Membantu menarik modal ke Australia = menurunkan biaya modal.
 Biaya lebih rendah bagi pelapor, auditor dan pemakai laporan keuangan dari entitas multinasional (tidak perlu susun ulang).
Mengisi kesenjangan dalam AGAAP (Australian Generally Accepted Accounting Principles), misalnya yang berhubungan dengan instrumen keuangan.
Dalam Biaya :

Hilangnya pedoman yang ada di AGAAP, misalnya pedoman akuntansi untuk imbalan yang diterima karyawan.
Pengenalan metode akuntansi opsional = komparabilitas berkurang.
Kehilangan kebebasan untuk membangun set standar yang terpisah untuk entitas non-nirlaba.
Biaya-biaya sehubungan dengan penerapan perubahan.


Proses pengadopsian IFRS

Proses penggabungan dimulai di tahun 1996, mencapai puncaknya di tahun 2002 ketika Australian Convergence Handbook (Buku Pegangan Konvergensi Australia) diterbitkan.Di tahun 2002, jurang perbedaan antara IFRS dan AGAAP telah jauh berkurang.

Pada tahun 2002, perbedaan utama yang masih ada antara IFRS dan AGAAP adalah:

IFRS lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk instrumen keuangan dan imbalan pasca-kerja; sedangkan AGAAP lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk asuransi, kegiatan pertambangan, aktiva tak berwujud, dan kerangka kerja.
Setiap standar IFRS dipaparkan dalam bentuk Exposure Draft oleh AASB, yang meminta komentar apakah standar akan berdampak positif bagi ekonomi Australia.
Waktu yang cukup disediakan bagi yang berkepentingan untuk mengenal konsep IFRS dan membangun sistem yang sesuai – proses selesai pada Juli 2004.Kebanyakan entitas memiliki 2 tahun untuk menerapkan IFRS – secara umum neraca tahunan yang terdampak adalah per 30 Juni 2006.
April 2004, untuk membantu proses pengadopsian, AASB menerbitkan AASB 1047 Disclosing the Impacts of Adopting Australian Equivalents to IFRSs (Pencatatan Dampak akan Pengadopsian Standar Australia setara dengan IFRS).
AASB 1047 mengharuskan entitas untuk mencatatkan dampak yang relevan bagi tahun sebelum tahun adopsi dalam laporan keuangan mereka – biasanya tahun yang berakhir 30 Juni 2005.
IFRS 4 Insurance Contracts (Kontrak Asuransi) dan IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral) masih mempertahankan fitur-fitur penting dari AGAAP yang berhubungan dengan Asuransi dan Aktivitas Pertambangan
Dampak IFRS atas laporan keuangan:

Penerusan biaya eksplorasi masih baik, namun dengan kriteria yang  sedikit berbeda dari AGAAP aslinya.
Derivatif (produk turunan) – kebanyakan entitas, termasuk bank, harus mengidentifikasi dan menilai fair value (harga wajar) dari derivative.
Penurunan nilai harta finansial, terutama dalam buku pinjaman – berubah dari model ‘dinamis’ ke model ‘kerugian yang timbul’.
Kontrak asuransi – faktor bunga berubah ke risk free (bunga bebas resiko) dan uji kelayakan liabilitas asuransi diperkenalkan.
Pertanian – tak banyak perubahan – beberapa isu sehubungan dengan harta biologis masih ada, misalnya sehubungan dengan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Pemulihan penilaian atas aktiva tak berwujud (termasuk merek).
Setelah dilakukan harmonisasi IFRS dengan standar akuntansi di Australia, hasil yang diperoleh adalah :

Laporan keuangan entitas Australia lebih banyak dimengerti di seluruh dunia.
Sinergi dalam persiapan, audit dan kajian laporan keuangan Australia untuk entitas yang merupakan bagian dari kelompok multinasional.
Biaya awal sehubungan dengan proses adopsi, terutama untuk penerapan IAS 39 untuk entitas seperti bank dan perusahaan asuransi.
IFRS terus mengalami perubahan – kebanyakan perubahan ini didorong oleh hal-hal yang tidak berlaku bagi Australia.
Isu akuntansi yang relevan untuk Australia mungkin bukanlah prioritas global, misalnya seperti Aktivitas Pertambangan, dan Laba Rugi versus Pendapatan Lain-Lain (Other comprehensive income).
Adopsi IFRS menyoroti kekhawatiran akan pengungkapan yang berlebihan.


3 IFRS di Australia
Australian Accounting Standards Board (AASB) adalah lembaga pemerintah Australia yang mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk entitas di sektor swasta dan publik dari ekonomi Australia.

AASB mempunyai tanggung jawab untuk membuat standar baik sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas untuk mencari tim dan staf. The AASB menggunakan kerangka kerja konseptual, yang meliputi Laporan Akuntansi Konsep (SAC 1 Definisi Pelapor dan SAC 2 Tujuan Tujuan Umum Pelaporan Keuangan) yang dikembangkan oleh mantan AASB dan Sektor Publik Dewan Standar Akuntansi (PSASB), untuk mengevaluasi usulan standar akuntansi.

Berdasarkan Corporations Act 2001 Australia, banyak entitas harus menerapkan Standar Akuntansi Australia ketika menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa entitas sektor publik wajib menerapkan Standar Akuntansi Australia dengan salah satu undang-undang Persemakmuran, negara bagian atau wilayah, melalui petunjuk khusus untuk pembuat atau pelaporan kerangka kerja yang ditetapkan pedoman atau peraturan.

Anggota CPA Australia, The Institute of Chartered Accountants di Australia dan National Institute Akuntan memiliki kewajiban profesional untuk mengambil semua langkah yang wajar dalam kekuasaan mereka untuk memastikan bahwa entitas dengan yang mereka terlibat sesuai dengan Standar Akuntansi Australia ketika mempersiapkan keuangan mereka untuk tujuan umum laporan.

Sejak tahun 2002, AASB mengadopsi Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005. Pada bulan Juli 2004, AASB mengadopsi sejumlah standar yang berlaku dari tahun 2005, termasuk:

Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi Standar IASB.
Standar AASB yang mendukung Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi IASB.
Standar AASB Lain yang berlaku untuk entitas jenis tertentu.
GAAP Australia dibuat untuk membantu pengguna antara lain, pemerintahan, auditor, pengguna, regulator, akademisi, dan mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini penulis bermaksud menyajikan data yang didapat dari Kementerian Keuangan Australia mengenai standar akuntansi akrual mereka dan memperbandingkannya dengan standar akuntansi akrual dalam negeri. Harapan saya dapat menggali pengetahuan lebih dalam mengenai praktik akuntansi akrual.

Berikut pelaporan keuangan pemerintah Australia

NEGARA PERSEMAKMURAN AUSTRALIA
1 Telah menganut basis Akrual
2 Periode Pelaporan:
1 Juli 20XX – 31 Juni 20XX

3 Standar:Setiap Tahun standarnya dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan atas pengelolaan AASB. Untuk pelaporan keuangan pemerintahan mengacu pada:AASB 1049-Whole of Government and General Government Sector Financial Reporting. Asumsi diambil periode pelaporan:
“1 Juli 2010 s.d. 31 Juni 2011”

4 Standar Akuntansi yang digunakan untuk periode 1 Juli 2010 s.d. 31 Juni 2011:
AASB 1 First-time Adoption of Australian Accounting Standards – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 2 Share-based Payment – July 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010

AASB 3 Business Combinations – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 4 Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources – December 2007 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009

AASB 7 Financial Instruments: Disclosures – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 8 Operating Segments – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 101 Presentation of Financial Statements – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 102 Inventories – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009

AASB 107 Statement of Cash Flows – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 108 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 110 Events after the Reporting Period – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 111 Construction Contracts – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009

AASB 112 Income Taxes – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 116 Property, Plant and Equipment – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009

AASB 117 Leases – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010

AASB 118 Revenue – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 119 Employee Benefits – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 120 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance – July 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009

AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 123 Borrowing Costs – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009

AASB 124 Related Party Disclosures – December 2009 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 127 Consolidated and Separate Financial Statements – July 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009

AASB 128 Investments in Associates – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2010

AASB 129 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009

AASB 131 Interests in Joint Ventures – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2010

AASB 132 Financial Instruments: Presentation – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 133 Earnings per Share – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 134 Interim Financial Reporting – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 136 Impairment of Assets – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010

AASB 137 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 138 Intangible Assets – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009

AASB 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 140 Investment Property – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 141 Agriculture – October 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009

AASB 1004 Contributions – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008

AASB 1023 General Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 1031 Materiality – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 1038 Life Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011

AASB 1039 Concise Financial Reports – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009

AASB 1048 Interpretation of Standards – June 2010 (Principal)
Applies to reporting periods ending on or after 30 Jun 2010

AASB 1049 Whole of Government and General Government Sector Financial Reporting – September 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009

AASB 1050 Administered Items – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008

AASB 1051 Land Under Roads – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008

AASB 1052 Disaggregated Disclosures – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008

AAS 25 Financial Reporting by Superannuation Plans – December 2005 (Compilation)
Applies to reporting periods ending on or after 31 Dec 2005

5 Penerapan Akrual :Mengakui aset, kewajiban, pendapatan,biaya dan arus kas dari semua entitas di bawah kontrolpemerintah
6 Komponen Laporan Keuangan :
Statement of Comprehensive Income
Neraca
Laporan Arus kas
Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas secara terpisah, tidak diperlukan


7 Laporan mengenai anggaran seluruh entitas pemerintahan dan GGS disajikan ke parlemen, seluruh laporan keuangan pemerintah dan GGS harus mengungkapkan:
Laporan Anggaran; dan Penjelasan varians (realisasi) antara jumlah aktual yang disajikan di muka laporan keuangan dan jumlah anggaran yang sesuai.
8 Unsur-unsur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan lain-lain


9 Statement of Comprehensive Income
Revenue from Transactions
·  Taxation revenue

·  Other revenue

·  Interest, other than swap interest

·  Dividends and income tax from other sector entities

·  Dividends from associates (part of share of net profit/(loss) from associates)

·  Sales of goods and services

·  Other current revenues

Expenses from Transactions
·  Employee benefits expense

·  Wages, salaries and supplements

·  Superannuation

·  Use of goods and services

·  Depreciation

·  Interest, other than swap interest and superannuation interest expenses

·  Subsidy expenses

·  Grants

·  Social benefits

·  Income tax expenses

·  Superannuation net interest expenses

Other Economic Flows – Included in Operating Result
·  Other revenue

·  Net swap interest revenue

·  Dividends from other sector entities

·  Net foreign exchange gains/(losses)

·  Net gain on sale of non-financial assets

·  Net gain on financial assets or liabilities at fair value through operating result

·  Net actuarial gains

·  Amortisation of non-produced assets

·  Doubtful debts

·  Share of net profit/(loss) from associates, excluding dividends



OPERATING RESULT

Other Economic Flows – Other Non-owner Changes in Equity
·  Revaluations

·  Net gain on equity investments in other sector entities measured at proportional share of the

carrying amount of net assets/(liabilities)

·  Net gain on financial assets measured at fair value



10 Unsur-unsur Laporan Perubahan Ekuitas:
1.      Surplus/Defisit-Lo

2.      Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

·  Koreksi Nilai Persediaan

·  Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Lain-Lain



11 Statement of Financial Position:
Finansial Assets
·  Cash and deposits

·  Accounts receivable

·  Securities other than shares

·  Loans

·  Advances

·  Shares and other equity

Non Finansial Assets
·  Produced assets

·  Inventories

·  Machinery and equipment

·  Buildings and structures

·  Intangibles

·  Valuables

·  Non-produced assets

·  Land

·  Intangibles

Liabilities
·  Deposits held

·  Accounts payable

·  Securities other than shares

·  Borrowing

·  Superannuation

·  Provisions

Equity


12 Statement of Cash Flows:
Cash Flows from Operating Activities
Cash received
Taxes received
Sales of goods and services
Interest, excluding swap interest
Dividends from associates
Other receipts
Cash paid
Payments to and on behalf of employees
Purchases of goods and services
Interest, excluding swap interest
Subsidies
Grants
Social benefits
Other payments
Cash Flows from Investing Activities
Non-Financial Assets
Sales of non-financial assets
Purchases of new non-financial assets
Financial Assets (Policy Purposes)
Sales of investments
Purchases of investments
Cash Flows from Financing Activities
Cash received
Borrowing
Deposits received
Swap interest
Other financing
Cash paid
Borrowing
Deposits paid
Swap interest
Other financing




BAB III

KESIMPULAN

Laporan keuangan merupakan piranti yang sangat penting untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Sebagaimana telah dikemukakan di depan tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan merupakan obyektif yang utama dari laporan keuangan, sedang obyektif-obyektif yang lain bertolak dari kedua obyektif utama tersebut.

Lingkungan operasi suatu entitas mempengaruhi obyektif dari laporan keuangannya. Memahami sifat pemerintah serta lingkungan operasinya yang kompleks adalah penting untuk menetapkan obyektif laporan keuangan pemerintah.

Obyetif dari laporan keuangan harus mengacu kepada kebutuhan informasi dari para pemakai eksternal, dengan pengertian bahwa informasi tersebut merupakan “common needs” atau “common interests” dari para pemakai yang kepentingannya tidak selalu sama. Di sektor publik seperti di sektor privat para pemakai itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok utama. Berdasarkan penelahaan atas literatur akuntansi dan pertanyaan-pertanyaan otoritatif mengenai pelaporan keuangan pemerintah, international federation of accountants public sector committee (IFAC-PSC) mengelompokkan para pemakai tersebut dalam kelompok berikut:

Badan legislatif dan badan lain mempunyai kekuasaan mengatur dan mengendalikan (governing bodies).
Publik (rakyat).
Investor dan kreditor.
Pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain.
Analisis ekonomi dan keuangan.
Mereka menginginkan laporan keuangan pemerintah itu dapat memberikan informasi mengenai:

Integritas Anggaran
Pelaporan keuangan Federal harus membantu dalam pemenuhan kewajiban pemerintah memberikan akuntanbilitas publik (publicity accountable) untuk uang-uang yang dihimpun melalui perpajakan dan sarana-sarana lain dan untuk pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan undang-undang anggaran dan peratuan perundang¬undangan yang berkaitan. Pelaporan keuangan Federal harus memungkinkan pembaca mentapkan:

Bagaimana sumber-sumber anggaran telah diperoleh dan digunakan dan apakah perolehan dan penggunaan tersebut sesuai dengan undang-undang anggaran,
Status dari sumber-sumber anggaran, dan
Bagaimana pelaporan anggaran berkaitan dengan informasi lain mengenai biaya operasi-operasi program dan apakah informasi mengenai status sumber-sumber anggaran diintegrasikan dan konsisten dengan informasi akuntansi lain mengenai aset dan kewajiban.


Kinerja Operasi
Laporan Keuangan harus membantu pemakai laporan dalam mengevaluasi upaya-upaya pelayanan, biaya, dan pencapaian aktivitas dari entitas pelaporan, cara bagaimana upaya dan pencapaian tersebut dibelanjakan, dan manajemen atas aset dan kewajiban entitas. Laporan keuangan harus memungkinkan pembaca menetapkan :

Biaya dari program-program dan aktivitas-aktivitas spesifik dan
Upaya-upaya dan pencapaian-pencapaian yang berkaitan dengan program-program pemerintah dan perubahannya dan dalam hubungannya dengan biaya; dan
Efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset-aset dan kewajiban-kewajibannya.


Pengurusan (Stewardship)
Laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan menaksir dampak dari operasi dan investasi pemerintah terhadap negara untuk periode yang bersangkutan dan bagaimana, sebagai hasilnya, kondisi keuangan pemerintah dan bangsa telah berubah dan mungkin berubah di masa depan.

Laporan   keuangan pemerintah juga harus memungkinkan pembaca untuk menetapkan:

Apakah posisi keuangan pemerintah meningkat atau menjadi lebih jelek setalah periode yang bersangkutan
Apakah sumber-sumber anggaran di masa depan diperkirakan akan mencukupi untuk mempertahankan pelayanan publik dan untuk memenuhi kewajiban pada waktu jatuh temponya, dan
Apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan bangsa di masa sekarang dan di masa depan.


Pencegahan kecurangan, pemborosan, dan penyimpangan laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan memahami /mengerti apakah terdapat sistem manajemen keuangan dan pengendalian internal yang cukup.
Dengan keluarnya Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual ini artinya kita harus segera menyiapkan diri untuk menjadi operator sekaligus penggunanya.







DAFTAR PUSTAKA

http://wahyunalia.blogspot.com/2013/04/tugas-akuntansi-internasional-australia.html

http://antilicious.wordpress.com/2012/03/31/makalah-perbandingan-harmonisasi-ifrs-di-negara-australia-dengan-ifrs-di-negara-indonesia/

http://risyenz.blogspot.com/2013/03/akuntansi-di-australia_31.html

Senin, 13 Januari 2014

Kasus Hukum yang diawali oleh pelanggaran etika pada tahun 2013

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menjatuhkan sanksi pelanggaran etika yang serius kepada Akil Mochtar dengan ”pemberhentian tidak dengan hormat”.

Saat MKMK dibentuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran etika kepada Akil ada kontroversi yang menyertai. Yusril Ihza Mahendra misalnya mengatakan tidak ada gunanya pembentukan MKMK karena jika sudah menjadi tersangka seperti Akil dengan sendirinya sudah melakukan pelanggaran etika. Ada juga yang mengatakan, pembentukan MKMK itu hanya sikap defensif MK karena ketuanya tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Yang lain mengatakan, pembentukan MKMK merupakan langkah tumpang-tindih karena Akil sudah ditangani secara hukum oleh KPK. Hujatan keras masyarakat kepada Akil dan MK adalah wajar. Kasus Akil telah mencoreng bukan hanya MK, melainkan telah mempermalukan kehormatan negara Indonesia di muka dunia. Beberapa dubes kita di luar negeri memberi tahu saya, kalau dulu MK dipuji-puji oleh para diplomat, sekarang ini malah dicibir sinis.

Tetapi, pembentukan MKMK untuk mengadili pelanggaran etika oleh Akil sangat penting dan bukan tumpang tindih. Ada KPK dan ada MKMK dapat terus bertindak menurut jalurnya sendiri. Ada beberapa alasan, mengapa MKMK harus dibentuk. Pertama, benar, jika sudah tertangkap tangan melakukan tindak pidana, hampir pasti pelanggaran etikanya sudah terjadi.

Tetapi, untuk menentukan bahwa pelanggaran etika itu benar-benar terjadi dan harus dijatuhi sanksi, tentu harus ada proses dan forum resmi yang menetapkannya. MKMK-lah forum dan prosedur untuk memberi baju atau bentuk atas kebenaran bahwa pelanggaran etika itu benar-benar terjadi seperti yang dikatakan Yusril. Kalau tidak ada MKMK, pelanggaran etika itu hanya menjadi wacana atau sekadar anggapan.

Kedua, tidak benar, jika dikatakan pemeriksaan etika oleh MKMK dan pemeriksaan hukum oleh KPK itu tumpang tindih. Produk sanksi dari keduanya, jika yang bersangkutan terbukti bersalah, berbeda. Sanksi yang bisa dijatuhkan dalam proses hukum di KPK adalah hukuman penjara, penyitaan harta, dansanksipidanalainnya. Sedangkan sanksi pelanggaran etika yang bisa dijatuhkan oleh MKMK adalah sanksi etik, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim MK.

Ketiga, terhadap pernyataan bahwa jika proses hukum pidananya kelak sudah terbukti bersalah, pemberhentiannya sebagai hakim harus terjadi tanpa ada penghukuman etika dari MKMK itu pun kurang tepat dari sudut kepentingan umum. Kalau pemberhentiannya harus menunggu proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap, MK sebagai lembaga negara menjadi sangat terganggu, tidak efisien, dan kurang efektif.

Untuk sampai pada berkekuatan hukum tetap secara pidana kasus Akil ini sampai pada tingkat kasasi di MA, kalau normal, diperkirakan perlu waktu hampir dua tahun; padahal kekosongan hakim di MK tidak bisa dibiarkan berlangsung lama. Posisi Akil harus segera diganti oleh hakim lain.

Nah, pengisian kekosongan ini harus dilakukan melalui pemberhentian secepatnya bagi Akil melalui MKMK. Keempat, ada juga yang mengatakan, MKMK tidak diperlukan karena Akil sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai hakim sehingga tidak perlu diberhentikan lagi oleh MKMK.

Pendapat ini pun kurang tepat. Kalau Akil diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan sudah mengundurkan diri berarti pemberhentiannya adalah pemberhentian dengan hormat dan dengan hak-hak pensiun dan fasilitas lain sebagai mantan pejabat negara. Padahal dalam kasus yang menggegerkan seperti kasus Akil ini hampir tak mungkin kita bersetuju kalau Akil diberhentikan dengan hormat.

Moralitas dan rasa keadilan kita akan mengatakan, Akil harus dijatuhi hukuman pelanggaran etika terberat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dan bukan pemberhentian dengan hormat. Sebab itu, benar sikap MK, pengunduran diri Akil sampai sekarang tidak diproses sampai ada keputusan MKMK. Jika seseorang melakukan pelanggaran kemudian mengundurkan diri dan langsung dikabulkan, nanti akan banyak orang melanggar dan segera mengundurkan diri sebelum diadili secara etik agar bisa diberhentikan dengan hormat.

Ada alasan lain, yang kelima, di dalam profesi-profesi lain seperti dokter, wartawan, ombudsman, dan akuntan selalu ada pengadilan etika secara internal yang bisa menjatuhkan sanksi lebih dulu kepada anggotanya sebelum ada putusan pengadilan jika yang bersangkutan disangka, bahkan baru diduga, melakukan pelanggaran hukum.

Wartawan yang melakukan tindak pidana seperti pemerasan atau pemfitnahan bisa diberhentikan lebih dulu sebelum proses hukum pidananya final. Jadi tidak ada yang salah kalau MK membentuk MKMK yang kemudian segera memberhentikan Akil tidak dengan hormat.

Melihat perkembangan proses hukum pada Akil yang ternyata terlibat dalam sangkaan banyak kasus seperti korupsi, penyuapan, tindak pidana pencucian uang, dan (teranyar) dugaan kejahatan narkoba memang Akil ini harus diberhentikan tidak dengan hormat lebih dulu sesuai dengan kewenangan majelis kehormatan yang diberikan peraturan perundang- undangan.

Kita tidak boleh menunggu selesai proses hukum yang pasti akan lama. Kita tak ingin telanjur ada keppres pemberhentian dengan hormat, padahal hukuman yang layak, di luar kasus pidananya, adalah pemberhentian tidak dengan hormat.