Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Pengertian dalam undang-undang
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
- Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
- Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
- Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
- Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
- Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
- Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
- Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.
Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan
perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan
seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di
bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman,
keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi
Informasi.
Pelanggaran Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik:
Sebagai contoh dari pelanggaran teknologi informasi dan transaksi elektronik yakni: kasus prita mulyasari yang mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit di daerah tanggerang melalui akun pribadinya. Hal ini membuat ibu dua anak ini terancam mendapat hukuman denda sebesar 204 juta rupiah. Berikut ini adalah cerita singkat mengenai kasus prita mulyasari:
Kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari
memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit
kepala, mual disertai muntah, kesulitan BAB,
sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit,
dr.Hengky Gosal SpPD dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis
menderita Demam Berdarah atau tifus. Setelah dirawat
selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal
yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan
pembengkakan pada leher. Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya
penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang
diberikan, disamping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat
kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan
diagnosis oleh dokter pemeriksa. Disebabkan karena pengaduan serta permintaan
tertulis untuk mendapatkan rekam medis serta hasil laboratorium awal yang tidak
dapat dipenuhi oleh pihak rumah sakit Prita kemudian menulis email tentang
tanggapan serta keluhan atas perlakuan yang diterimanya ke sebuah milis. Email
tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus
membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta
mengajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana
dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Pada tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri
Tangerang memenangkan gugatan perdata pihak rumah sakit dengan menyatakan Prita
terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak rumah sakit sehingga harus
membayar kerugian materiil sebesar Rp 161 juta sebagai pengganti uang
klarifikasi di koran nasional dan Rp 100 juta untuk kerugian imateriil. Pada
tanggal 13 Mei 2009 oleh Kejaksaan Negeri
Tangerang Prita dijerat dengan pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dinyatakan harus ditahan karena
dikhawatirkan akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. Pada
tanggal 3 Juni 2009 Prita dibebaskan dari
LP Wanita Tangerang, dan status tahanan diubah menjadi tahanan kota. Kemudian
pada tanggal 11 Juni 2009 Pengadilan Negeri
Tangerang mencabut status tahanan kota.
Melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan
Negeri Tanggerang tanggal 25 Juni 2009, Majelis hakim menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum
atas kasus Prita Mulyasari tidak jelas, keliru dalam penerapan hukum, dan tidak
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, oleh
karenanya melalui persidangan tersebut kasus Prita akhirnya dibatalkan demi
hukum.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang
memutuskan Prita Mulyasari (32) tidak terbukti secara sah melakukan pencemaran
nama baik terhadap RS Omni International Alam Sutera Serpong Tangerang Selatan,
Selasa (29/12/2009). Keputusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Arthur
Hangewa.
Jadi pesan saya manfaatkanlah teknologi dengan sebaik-baiknya. Jaga perkataan kita dalam menggunakan teknologi dan informasi jangan sampai ada yang tersinggung pada kata-kata yang kita ucapkan di akun jejaring sosial pribadi kita.
sumber:
http://id.wikipedia.org
news.detik.com
thejakartapost
Tidak ada komentar:
Posting Komentar